Edwin Visser menjelaskan bahwa meskipun sekitar 60 dari 136 negara telah mengimplementasikan atau sedang mengimplementasikan aturan pajak OECD, AS tetap menentang. Partai Republik di Kongres menolak Pilar 1 dan Pilar 2 karena dianggap merugikan kepentingan AS. Pada Januari 2025, Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengeksplorasi opsi keluar dari kesepakatan tersebut. Kongres juga memperkenalkan kembali RUU 2023 yang memungkinkan pengenaan pajak lebih tinggi terhadap negara-negara yang menerapkan pajak ekstrateritorial atau diskriminatif, dengan fokus pada inisiatif OECD.